Sejarah BKD Diklat Kabupaten Boalemo

Sebagaimana undang-undang nomor 50 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo, saat ini Kabupaten Boalemo berusia 12 tahun (lebih dari satu dasawarsa). Lazimnya sebuah kabupaten yang baru terbentuk menuntut kesiapan terutama kesediaan aparatur sebagai pelaksana juga penggerak berbagai kegiatan dalam rangka upaya menata/membangun berbagai aspek sebagai konsekuensi terbentuknya sebuah daerah.

Hal yang mendasar dan mendesak untuk disesuaikan yakni penyusunan struktur dan organisasi tata laksana, serta pengisian jabatan sebagai akibat struktur yang ada. Untuk memenuhi ketersediaan aparatur menuntut terbentuknya struktur organisasi yang diharapkan dapat menata/menyiapkan sumber daya manusia sebagai pelaku serta pelaksana/pengendali berjalannya sistem dan mekanisme sebuah pemerintahan.

Khusus penataan Bidang Kepegawaian, telah mengalami 4 (empat kali) perubahan struktur organisasinya yang diawali tahun 2001 dengan lahirnya Perda No. 4 tahun 2001 tanggal 19 Maret 2001 di mana strukturnya masih merupakan bagian dari struktur Sekretariat Daerah, dan hal ini berlangsung sampai dengan tahun 2002. Disadari pada saat itu bahwa Bagian Kepegawaian memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis dalam rangka membangun sumber daya aparatur, sehingga dirasa perlu untuk disesuaikan dengan kondisi dan tuntutan yang maksimal dalam upaya peningkatan pelayanan kepegawaian.

Sejalan dengan tuntutan itulah Bagian Kepegawaian dirubah menjadi Badan Kepegawaian dengan didasarkan pada Perda No. 4 Tahun 2002 tanggal 5 April 2002, di mana pada strukturnya masih terpisah dengan Pendidikan Pelatihan (Diklat), kemudian setelah itu disadari pula seyogyanya Pendidikan Pelatihan (Diklat) dalam tata kerjanya hanyalah mengelola kegiatan kediklatan yang sifatnya temporer, di sisi lain kegiatannya saling terkait dan berhubungan dengan Badan Kepegawaian, oleh karena itu perlu diadakan perampingan struktur Sebagai akibat dari perampingan dimaksud terjadilah penggabungan antara Badan Kepegawaian dan Diklat berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2005 tanggal 15 Maret 2005.

Untuk menindaklanjuti PP No. 41 tahun 2007 pengganti PP No. 8 tahun 2005 tentang Organisasi Perangkat Daerah, BKD-Diklat menyesuaikan struktur organisasinya yakni pada tataran eselon III, bahwa kepala bidang pada eselon III.a dirubah menjadi eselon III.b sesuai dengan Perda No. 7 tahun 2008 dan Perbub No. 49 tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan sampai dengan sekarang. 

Pembangunan Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan berawal dari arah kebijakan bidang kepegawaian daerah, di mana salah satunya adalah pembangunan gedung Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan yang representatif yang didukung oleh sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang profesional guna menunjang kualitas pelayanan kepada para aparatur/pegawai.

Sejak menjadi Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah kabupaten Boalemo tahun 2001 masih bertempat di Kantor Bersama Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo. Setelah adanya Perda No. 4 Tahun 2002 tanggal 5 April 2002, maka Badan Kepegawaian Daerah sudah mempunyai sarana/prasarana gedung, hal ini ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Boalemo bersama unsur Muspida Kabupaten Boalemo. Selanjutnya Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan terus mengalami perkembangan baik fisik, sarana prasarana maupun sumber daya manusianya.

Pada tahun 2008 gedung Badan Kepegawaian Daerah dan gedung Pendidikan Pelatihan (Diklat) terpisah menjadi 2 (dua) lokasi. Lokasi pertama yaitu gedung Diklat tetap bertempat di Desa Tutulo kecamatan Botumoito bertujuan untuk kegiatan Diklat Prajabatan, Diklat Struktural, dan sebagainya. Sedangkan lokasi kedua gedung Badan Kepegawaian Daerah (gedung manajemen) di Desa Hungayonaa Kecamatan Tilamuta, bertujuan mendekatkan jangkauan lokasi/jarak dengan pusat pemerintahan kabupaten, di samping itu pula dapat memberikan pelayanan prima kepada para pegawai di lingkungan pemerintahan daerah dan masyarakat karena lokasinya di pusat pemerintahan kabupaten.